• Search
  • Menu
Read Detail

Penerapan UU Pangan, Tantangan Serius bagi Pemerintah Baru

10:24 WIB | Wednesday, 14-May-2014

Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi tantangan serius bagi pemerintahan baru. Bagaimana caranya agar bisa lepas dari persoalan pangan.

 

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Dewan Ketahanan Pangan melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi di beberapa daerah, salah satunya Provinsi Aceh (17/4). Hadir dalam undangan ini, SKPD lingkup ketahanan pangan, lembaga swadaya masyarakat setempat, serta perwakilan kelompok tani di Provinsi Aceh.

 

Sebagai narasumber dalam sosialisasi kali ini Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan, Prof. Achmad Suryana; Ketua Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan, Prof. Bustanul Arifin; Anggota Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan, Gunawan; Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Dr. Mei Rochjat; dan Anggota Komisi IV DPR-RI, H.M. Ali Yacob. Hadir pula sebagai moderator Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh serta Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP.

 

H.M. Ali Yacob, Anggota Komisi IV DPR-RI mengatakan DPR-RI sangat mendukung penyelenggaraan pangan nasional, hal ini diwujudkan melalui usulan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang menjadi inisiatif  DPR-RI pada tahun 2011.

 

Anggota DPR-RI itu mengatakan UU tersebut sudah tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi terkini, oleh sebab itu maka DPR-RI berinisiatif mengajukan usulan revisi UU Pangan yang telah disempurnakan dari sisi perencanaan, penyelenggaraan, hingga pengawasan pangan.

 

Dukungan lainnya dari DPR-RI mengenai ketahanan pangan antara lain dengan meminta Kementerian Pertanian melakukan inventarisasi cadangan pangan nasional guna mengantisipasi terjadinya impor pangan pokok pada saat cadangan pangan pokok dalam negeri masih tercukupi; dan menerima usulan Kementerian Pertanian dalam rangka pemenuhan kekurangan anggaran penanganan akibat bencana banjir di sektor pertanian sebesar Rp 510,07 miliar untuk pemulihan areal tanaman pangan dan perkebunan serta bantuan peternakan.

 

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan, Prof. Bustanul Arifin menyampaikan bahwa implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan sebuah tantangan serius bagi pemerintahan baru 2014-2019 khususnya mengenai swasembada pangan, kelembagaan ketahanan pangan, dan pengembangan bioteknologi pangan. Pemerintah bisa memanfaatkan momentum tahun pemerintahan baru untuk mendorong peningkatan swasembada pangan, bahkan dipaparkannya bahwa trend kinerja ekonomi beras cenderung meningkat pada tahun-tahun Pemilu. Begitu pula dengan pengelolaan sistem ketahanan pangan nasional yang begitu kompleks, untuk itu perlu dibentuk kelembagaan pangan yang berada langsung di bawah Presiden sehingga dapat melakukan lintas sektor. Badan Otoritas Pangan Nasional (BOPN) tersebut dapat berupa Kementerian Pangan atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

 

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Bustanul Arifin selaku Ketua Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan juga menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan ketahanan pangan ke depan yaitu:

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto