• Search
  • Menu
Read Detail

Pengamanan Pangan HBKN, Inilah Kesepakatan Pemerintah dan DPR

10:41 WIB | Wednesday, 14-June-2017

Untuk mengamankan harga dan stok pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemerintah dan Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker). Anggota dewan menganggap ada beberapa komoditas pangan mengalami lonjakan harga.

 

“Berdasarkan pantauan dari kami, ada beberapa komoditas pangan sudah mengalami kenaikan harga. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, gula, telur, dan masih banyak lainnya,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo saat Raker Pengamanan Harga dan Stok Pangan Menjelang Lebaran di Jakarta, beberapa waktu lalu. Selain itu, Edhy juga menilai, masih terjadinya disparitas harga antara petani dan konsumen yang menjadi masalah rutin tiap tahun.

 

Ada beberapa kesimpulan dalam pertemuan tersebut:

 

  1. 1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Namun demikian, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam menetapkan harga acuan pangan tidak merugikan produsen dengan mempertimbangkan harga di tingkat petani.
  2. 2. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia Perum Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawal atas ketersediaan distribusi dan stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen pada masa puasa Ramadan dan Idul Fitri 2017.
  3. 3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pergeseran pola konsumsi dan permintaan pangan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pangan menjelang Idul Fitri khususnya pada H-3 hingga H+7 Idul Fitri di mana akan terjadi pergeseran pola konsumsi dan permintaan pangan serta tidak beroperasinya sebagian para pelaku usaha pangan.
  4. 4. Komisi IV DPR RI meminta Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan amanat dalam Pasal 133 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menindak tegas para pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan dan mengakibatkan harga tinggi, sehingga merugikan masyarakat.
  5. 5. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk melakukan ekspansi usaha, di antaranya dengan mendirikan Rumah Pangan Kita (RPK). Selanjutnya untuk jangka panjang Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog mendirikan distribution center sebagai pusat distribusi pangan milik Pemerintah dalam upaya untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga.
  6. 6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan diversifikasi pangan hasil perikanan menjadi produk yang bernilai tambah sebagai alternatif sumber protein selain daging sapi dan ayam.
  7. 7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk setiap impor pangan pokok dan strategis dalam jumlah tertentu diwajibkan melakukan kemitraan dalam hal budidaya dengan petani. Cla/Yul

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Pimpinan Redaksi