• Search
  • Menu
Read Detail

Mengatasi Penyimpangan Pengadaan Pupuk

09:36 WIB | Wednesday, 14-June-2017

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian tiap tahun meningkatkan alokasi anggaran pengadaan pupuk. Kebijakan tersebut tak lepas dari salah satu upaya mendorong peningkatan produksi dan mutu hasil produksi.

 

Dana tersebut dialokasikan dalam anggaran unit eselon di tingkat pusat, dinas otonom tingkat propinsi, dan  tingkat kabupaten.  Pengadaan pupuk yang cukup besar untuk petani dilakukan melalui penunjukan langsung, pelelangan, atau melalui bantuan pemerintah yang ditransfer ke rekening kelompok tani.

 

Pengadaan pupuk untuk membantu petani tersebut tentu diharapkan tertib dan lancar serta memenuhi lima tepat (tepat jumlah, kualitas, harga, waktu, sasaran), sehingga bermanfaat bagi petani dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu lancar dan tertib. Bahkan, sering tidak berjalan sebagaimana mestinya.

 

Ada beberapa aspek yang menimbulkan permasalahan tersebut.  Di antaranya, dari pihak produsen pupuk, penyedia pupuk (rekanan), instansi pengguna pupuk atau satker, kelompok kerja dan unit layanan pengadaan (Pokja/ULP), proses pelelangan/pengadaan, serta mekanisme pengawasan.

 

Bagi produsen wajib mengetahui larangan serta sanksi dalam produksi dan peredaran pupuk. Hal ini  penting diketahui seluruh stakeholder pupuk, khususnya pengguna barang (satker) serta petani selaku konsumen pupuk agar terhindar dari kerugian dalam pemakaian pupuk.

 

Produsen pupuk dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.

 

Lebih lanjut dipertegas dalam Permentan No. 43 Tahun 2011 dan No. 70 Tahun 2011 yakni pupuk  dapat diproduksi dan dipasarkan atau diedarkan ke masyarakat setelah terdaftar dan mendapat nomor sertifikat dari Kementerian Pertanian. Produsen juga wajib mentaati UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang  tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dilematis Pengadaan Pupuk

 

Dari berbagai kasus penyimpangan pengadaan pupuk, dilema pengadaan pupuk terjadi  pada  tahap perencanaan dan pelaksanaan. Terutama, tahap penyusunan kerangka acuan kegiatan, penetapan persyaratan teknis, proses pelelangan, dan pelaksanaan penyaluran, serta pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian produsen dan/atau penyedia pupuk.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066