• Search
  • Menu
Read Detail

Pemerintah Minta Industri Unggas Jual Produknya ke Luar Negeri

15:30 WIB | Monday, 05-June-2017

Perkembangan konsumsi daging yang mulai beralih dari red meat ke white meat  memberikan peluang besar bagi pertumbuhan industri unggas di dalam negeri, termasuk untuk ekspor. Karena itu pemerintah mendorong industri unggas menjual produknya ke luar negeri.

 

“Untuk itu kita dorong pelaku industri perunggasan, terutama integrator menjual produk daging ayamnya ke luar negeri, sehingga pasar dalam negeri dapat diisi peternakan unggas rakyat,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita saat kunjungan kerja ke Pati, Jawa Tengah.

 

Namun Ketut Diarmita mengakui, produk unggas di dalam negeri harus memenuhi persyaratan internasional. Pasalnya, perdagangan antar negara kini menuntut informasi tentang bagaimana hewan dipelihara, diangkut dan disembelih.

 

Artinya, penerapan kesejahteraan hewan (animal welfare) dituntut untuk melekat pada informasi produk hewan yang dijual.  Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah harus ada jaminan keamanan pangan, serta status bebas dari outbreak penyakit.

 

Menurut Ketut Diarmita, untuk mendapatkan persetujuan dari negara calon pengimpor, ayam hidup harus berasal dari peternakan ayam yang telah mendapatkan sertifikat kompartemen bebas AI (Avian Influenza). Persyaratan lainnya adalah jaminan keamanan pangan melalui Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.

 

Sertifikasi NKV merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha produk asal hewan. Keberadaan sertifikat NKV bagi unit usaha produk hewan menjadi sangat penting dalam melakukan eksportasi.

 

“Indonesia saat ini sudah mendapatkan persetujuan untuk ekspor ke Jepang, namun karena biaya produksi masih tinggi, sehingga kalah bersaing dengan produk unggas dari negara maju,” tuturnya.

 

Ketut Diarmita mengatakan, dalam pengembangan industri peternakan perlu diperhatikan tentang efisiensi produksi. Setidaknya ada empat syarat yang perlu diperhatikan yaitu, air, pakan, produksi dan penyakit, dan penanggulangan penyakit. “Indonesia sudah punya iSIKNAS yang digunakan untuk early respon, sehingga jika laporan terlambat maka respon juga akan terlambat,” katanya.

 

Dia mengakui, permasalahan di perunggasan adalah kelemahan manajemen. Karena itu Ketut berharap, dengan adanya penandatangan nota kesepahaman (MoU) pengembangan itik di Kabupaten Pati antara PT. Putra Perkasa Genetika dengan CV. Rafindo Makmur dapat menggandeng peternak unggas lokal.

 

“Diharapkan ini akan dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi permasalahan unggas yang ada di Indonesia, terutama melalui terbentuknya pola kemitraan yang saling menguntungkan antar pihak,” katanya. Yul

 

Editor :Yulianto