• Search
  • Menu
Read Detail

Perhepi Anggap Pemerintah Belum Antisipasi Implikasi BPNT

16:24 WIB | Tuesday, 30-May-2017

Pemerintah sudah mengambil ancang-ancang mengubah kebijakan pemberian beras masyarakat sejahtera (Rastra) yang dulu bernama beras untuk masyarakat miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun keputusan perubahan kebijakan tersebut terkesan terburu-buru. Bahkan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) menilai pemerintah tidak memikirkan antisipasi terhadap perubahan kebijakan tersebut.

 

Ketua Umum Perhepi, Bayu Krisnamurthi mengatakan, keputusan untuk mengganti program Rastra dengan BPNT menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan memisahkan program perlindungan sosial dengan stabilisasi pangan, perlindungan petani dan kebijakan pangan secara keseluruhan.

 

“Dengan BPNT pemerintah membuat program perlindungan sosial dalam satu kebijakan. Namun program stabilisisasi pangan dan perlindungan petani belum dipikirkan lebih lanjut,” ujarnya saat Focus Group Discussion Antisipasi Penerapan Kebijakan Rastra Sistem Tunai di Jakarta, Senin (29/5).

 

Bayu menilai, pemerintah tidak mengantisipasi terhadap implikasi perubahan kebijakan tersebut. Pertama, soal keuangan negara. Dalam program Rastra yang selama ini kelola Perum Bulog menggunakan dana komersial, lalu dilakukan verifikasi, setelah itu pemerintah baru membayar. Artinya, pemerintah tidak harus menyediakan anggaran di muka untuk program Rastra. Berbeda dengan program BPNT, pemerintah harus menyiapkan APBN yang nilainya mencapai Rp 21 triliun.

 

Kedua lanjut dia, sampai akhir tahun stok beras Bulog diperkirakan akan mencapai 1-1,2 juta ton. “Jika Bulog tidak lagi memiliki penyaluran, maka volume beras yang nilainya mencapai Rp 9 triliun tersebut mau diapakan?” katanya.

 

Ketiga, saat musim kemarau/paceklik dan harga akan naik, antisipasi pemerintah seperti apa. Padahal jika tidak ada Rastra, maka masyarakat berpendapatan rendah akan membeli beras ke pasar sehingga akan meningkatkan permintaan dan mendorong harga beras naik.

 

Keempat, antisipasi terhadap perlindungan petani. Dengan upaya pemerintah meningkatan produksi beras, pemerintah harus melindungi petani agar harga gabah tidak jatuh saat produksi berlebih. Dengan adanya tugas Bulog melakukan pengadaan gabah/beras petani, upaya menjaga stabilisasi harga di tingkat petani akan terjaga.

 

“Fungsi Bulog disini ada dua tangan yakni menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen dan produsen. Nah, kalau tugas itu sudah tidak ada lagi di tangan Bulog,  siapa yang akan melakukan stabilisasi pangan?” kata Bayu.

 

Sementara dalam jangka panjang, Bayu juga melihat, sistem pengawasan terhadap perlindungan sosial dalam program BPNT belum disiapkan. Terutama saat subsidi dipindahkan dari Bulog ke e-warung yang pemerintah bentuk. “Seberapa besar kita bisa meminimalisir sisi moral hazard tersebut. Apalagi nilai subsidi yang akan diberikan ke e-warung sangat besar,” tegasnya.

 

Pengamat Pertanian Pangan, M. Husain Sawit mengatakan, BPNT terkesan akan melepas Bulog sebagai lembaga stabilisasi pangan. Artinya tugas pemerintah yang selama ini dijalankan Bulog untuk melakukan stabilisasi menjadi hilang.

 

Menurutnya, dalam program BPNT ternyata ada kesulitan dalam implementasinya. Terutama dalam penetuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan logistiknya. Apalagi terlihat sangat sarat dengan kepentingan bank pelaksana. “Persoalan dalam BPNT masih banyak, terutama penentuan KPM,” katanya.

 

Seperti diketahui program BPNT telah diujicobakan pada 44 kota untuk 1.287 rumah tangga dengan anggaran Rp 1,7 triliun (berasal dari dana Rastra). Penerima akan mendapatkan kartu yang di dalamnya berisi dana sebesar Rp 110 ribu/bulan. Dana itu untuk membeli 10 kg beras dan 2 kg gula. Rencananya pada tahun 2918 akan diperluas menjadi 10 juta rumah tangga sasaran atau KPM. “Saya usulkan kalau memang BPNT diterapkan, tidak melepas fungsi Bulog, terutama sebagai lembaga stabilisasi pangan,” ujarnya. Yul

 

Editor : Yulianto