• Search
  • Menu
Read Detail

Mendag Tegaskan 2017 Tidak Ada Ijin Impor Beras

22:19 WIB | Tuesday, 18-April-2017

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menegaskan tahun 2017 tidak akan mengeluarkan ijin impor beras. Keputusan tersebut karena produksi beras tahun ini diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2016. Apalagi kini stok beras di Bulog mencapai 2 juta ton.

 

“Tahun 2016 tidak ada ijin impor beras. Tahun ini, kita harapkan tidak ada impor beras lagi. Bahkan sekarang kita sudah pikirkan, apakah ijin impor beras ditutup saja,” kata Enggar di sela-sela Apel Siaga Toko Tani Indonesia (TTI) di Rengasdengklok, Karawang, Selasa (18/4).

 

Enggar mengakui, Tahun 2016 merupakan masa sulit, karena pihaknya mendapat tekanan dari berbagai kepentingan yang ingin mengimpor beras sangat banyak. Misalnya, menteri perdagangan beberapa negara produsen beras menawarkan untuk menandatangani impor beras.

 

Namun sejak Tahun 2016, Kementerian Perdagangan sudah berkomitmen untuk menjaga stabilisasi harga beras dan menyerap produksi dalam negeri. “Saat itu komitmennya kita tidak akan keluarkan ijin impor selama masih bisa memproduksi sendiri dan barang tersedia,” ujarnya.

 

Bahkan kini menurut Enggar, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sudah menandatangani Surat Keputuan Bersama (SKB) dalam menjaga stabilisasi pangan. Untuk komoditas beras, setelah memantau ke Pasar Induk Cipinang, jakarta dan gudang Bulog stok cukup, bahkan kini justru gudang Bulog kurang untuk menampung hasil penyerapan gabah/beras petani.

 

Untuk komoditas gula, Enggar mengakui, meski pemerintah sudah mengimbang agar pabrik gula, distributor dan pedangan untuk menurunkan harga, ternyata harga masih tetap tinggi. Di ritel harga gula mencapai Rp 15 ribu – 16 ribu/kg. sedangkan di pasar tradisional sekitar Rp 13.500-14 ribu/kg.

 

Karena itu, pemerintah akhirnya menetapkan harga eceran tertinggi (HET) gula sebesar Rp 12.500/kg. Harga tersebut sebenarnya sudah menguntungkan karena pedagang membeli dengan harga Rp 11 ribu/kg.

 

“Sekarang masyarakat bisa membeli gula dengan harga Rp 12.500/kg, baik di pasar ritel maupun modern. Ini wajib ditaati. Kalau ada yang melebihi harga itu, laporkan ke kami, karena stok gula tidak kurang,” tuturnya.

 

Begitu juga dengan harga minyak goreng. Pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng curah Rp 10.500/liter. Tapi ternyata di pasar mencapai Rp 11.500/liter. Karena itu kemudian pemerintah menetapkan HET minyak goreng dengan kemasan sederhana sebesar Rp 11 ribu/liter.

 

Guna mengendalikan harga pangan, Enggar mengatakan, pemerintah telah mewajibkan distributor, sub distributor dan agen mendaftarkan diri ke Kementerian atau Dinas Perdagangan. “Tidak perlu bayar untuk mendaftarkan diri,” ujarnya.

 

Selain mendaftarkan, nantinya distributor, sub distributor dan agen juga wajib melaporkan stok. “Ini kewenangan pemerintah. Saya minta jangan menimbun. Kalau ada yang menimbun, Satgas Pangan akan memeriksa dan kita tidak sesuai hukum,” tegasnya. Untuk itu, Enggar meminta kepala daerah dan dinas perdagangan untuk memantau posisi stok dan harga pangan. Yul

 

Editor : Yulianto