• Search
  • Menu
Read Detail

Isu Kelapa Sawit Masuk Ranah KPK

11:30 WIB | Tuesday, 14-March-2017

Persoalan industri kelapa sawit mulai masuk ke ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari mulai persoalan lahan hingga isu kampanye negatif terhadap perkebunan sawit di dalam negeri.

 

Untuk membahas persoalan tersebut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menghadiri undangan KPK terkait Kajian Sistem Pengelolaan Kelapa Sawit, Jakarta, Senin (13/3). "KPK memberikan rekomendasi tentang pajak dan juga plasma inti, replanting dan komposisi antara plasma inti. Untuk pajak kita akan ketahui apakah semuanya akan patuh pada pajak,” katanya.

 

Mentan didampingi Sekretaris Jenderal Kementan, dan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian berdiskusi langsung terkait pengkajian Kelapa sawit dan plasma inti yang dimiliki oleh  masyarakat pada areal hutan produksi.

 

Pertemuan dihadiri Ketua KPK Agus Raharjo didampingi Pimpinan KPK lainnya Laode Muhammad Syarif (Wakil Ketua KPK) serta tim dari Penelitian dan pengembangan kedeputian pencegahan. Pada pertemuan tersebut tampak hadir Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN,    

 

Pada pertemuan tersebut juga hadir Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN,    epala BPDP Kelapa Sawit, Deputi II KSP (Kantor Staf Presiden), Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Perwakilan  Kementerian LHK, Kementerian ESDM dan Badan Restorasi Gambut.

 

Amran menyampaikan, ada beberapa masalah yang dihadapi terkait tata kelola kelapa sawit. Pertama, terkait krisis ekonomi yang dialami masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) karena menurunnya usaha tambang. Sementara masyarakat belum siap menghadapi permasalahan tersebut, sehingga Kementerian Pertanian (Kementan) akan mulai menggarap lahan pertanian tersebut.

 

“Solusi kedepan untuk masalah ini adalah pemerintah akan meminta kepada para pengusaha sawit untuk memberikan 20% untuk para petani, khususnya yang ada di Kalimantan,” katanya.

 

Permasalahan kedua, terdapat 2,7 juta ha hutan produksi. Dari luasan itu sekitar 1,7 juta ha untuk plasma intinya dan selebihnya untuk perusahaan. “Permasalahan sawit dan plasma inti di areal hutan produksi harus kita luruskan, karena luas ini cukup signifikan yaitu 2,7 juta ha dan sangat besar sehingga masih akan kita bahas lagi,” tuturnya.

 

Ketiga masalah black campaign terhadap perkebunan kelapa sawit yang dilakukan negara Eropa. Menurut Amran, kita harus melihat masyarakat yang terkait dengan kelapa sawit. Setidaknya ada sekitar 30 jutaan masyarakat yang hidup dari kelapa sawit.

 

“Ini saya sampaikan ke Mentan Jerman dan Spanyol kalau dilanjutkan black campaign akan berdampak petani sawit ramai-ramai babat hutan untuk mencari nafkah dan tidak ada yang bisa melawan termasuk Indonesia,” papar Mentan. “Saya meminta rekomendasi dan solusi KPK terkait permasalahan replanting, KPK sebagai pendamping kami dalam memberikan tindakan preventif,” tambah Amran.

 

Menanggapi beberapa permasalahan yang disampaikan Mentan, Pimpinan KPK mengutarakan kesiapannya menjadi meeting point kepada kementerian dan lembaga terkait permasalahaan pengelolaan kelapa sawit.Tia