• Search
  • Menu
Read Detail

Mereformulasi Subsidi Pupuk

09:51 WIB | Monday, 13-March-2017

 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah merancang ulang model subsidi untuk petani, bukan mencabut subsidi pupuk dan benih untuk petani.

 

 

Model subsidi untuk petani yang dipakai selama ini adalah model subsidi barang. Pupuk dan benih subsidi digelontorkan melalui pabrik pupuk dan perusahaan benih. Model subsidi ini dinilai rawan kebocoran dan ketidaktepat sasaran.

 

 Untuk menghilangkan kebocoran dan tidak tepat sasaran, Bappenas mengkaji penerapan model subsidi langsung ke petani, tidak lewat produsen. Secara bertahap Pemerintah berusaha melakukan transformasi kebijakan subsidi, dari barang ke bantuan langsung nontunai. Semangat yang mendasari kebijakan itu adalah memastikan subsidi tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

 

Dana untuk subsidi pertanian meliputi subsidi pupuk dan subsidi benih, sangat besar. Pada 2014, alokasi subsidi pupuk Rp 21 triliun. Pada 2015 dan 2016, alokasinya menjadi Rp 31,3 tri­liun dan Rp 30,1 triliun. Tahun ini, alokasinya Rp 31,2 triliun untuk 9,55 juta ton pupuk. Untuk subsidi benih, yakni padi dan kedelai, alokasinya Rp 0,3 triliun pada 2014. Pada 2017, alokasinya melambung menjadi Rp 1,3 triliun.

 

Kami mendukung upaya pemerintah untuk mengefektifkan pelaksanaan subsidi untuk petani. Harapannya kehadiran pemerintah di mata petani semakin dirasakan. Subsidi pupuk dan benih yang ditujukan untuk petani, bisa diperoleh secara gampang dan tepat. Petani puas dengan pelayanan pemerintah dan mereka bersemangat untuk terus bertani. Pada akhirnya Indonesia bisa berdaulat pangan.

 

Bila reformulasi subsidi pertanian ini dimaksudkan untuk mencabut subsidinya kami tidak sependapat, walaupun alasannya demi mewujudkan pasar bebas pupuk misalnya. Aliran yang mendukung dicabutnya subsidi pupuk beralasan, pertama, agar tidak ada perbedaan harga jual pupuk untuk komersial dan pupuk bersubsidi. Kedua, dengan mengikuti pasar bebas maka harga pupuk akan turun.

 

Saat ini, di pasaran dunia ada pupuk urea produksi China yang jauh lebih murah dibanding produksi dalam negeri. Namun mutu pupuk Urea China masih sangat diragukan. Karena itu, pemerintah harus membuat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pupuk urea Impor dari China, agar petani terlindungi dari mutu pupuk urea yang tidak standar.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066