• Search
  • Menu
Read Detail

Peningkatan Sistem Karantina dan Kedaulatan Pangan

10:49 WIB | Monday, 09-January-2017

Oleh: Khori Arianti, S.Si (POPT Ahli di Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate)

 

Di negara manapun, urusan pangan menjadi perhatian utama pemerintah. Selain untuk memenuhi hak dasar manusia, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi ukuran keberhasilan sekaligus kemakmuran suatu bangsa.

 

Pangan adalah hajat hidup seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kedaulatan pangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan suatu bangsa. Kemandirian suatu bangsa dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi sumber pangan dalam sebuah sistem kebijakan pangan nasional dapat mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.

 

Kementerian Pertanian sebagai institusi pemerintah yang turut bertanggung jawab dalam pencapaian target swasembada pangan mengerahkan segenap potensi dan mengatur strategi, di antaranya dengan program Upsus (Upaya Khusus) swasembada pangan 2015 – 2017, khususnya untuk Pajale (padi, jagung, dan kedelai). Program Upsus ditujukan untuk meningkatkan luas tanam dan produktivitas di daerah-daerah sentra produksi pangan.

 

Salah satu kendala dalam peningkatan produktivitas tanaman yaitu serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta masuk (introduksi) dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). OPTK merupakan OPT yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dicegah masuk dan tersebar di wilayah Indonesia. OPTK terdiri atas OPTK A1 (belum ada di Indonesia) dan OPTK A2 (sudah ada di Indonesia tetapi penyebarannya masih terbatas di wilayah-wilayah tertentu).

 

Masuk dan tersebarnya OPTK ini perlu mendapatkan perhatian serius karena akan menimbulkan permasalahan baru terkait pencapaian target produktivitas hasil tanaman pangan. Introduksi OPTK baru ke dalam suatu area yang sebelumnya bebas akan berpotensi menimbulkan serangan terhadap lahan pertanian di tempat tersebut.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066