• Search
  • Menu
Read Detail

KPK Apresiasi Langkah Kementan Atasi Korupsi

17:31 WIB | Tuesday, 28-June-2016

 

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK), Saut Situmorang mengapresiasi langkah dan pencapaian  Kementan dalam penumbuhan integritas dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi di Kementan.

 

 

 

Meski banyak faktor yang bisa menyeret beberapa pejabat negara berurusan dengan aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun Kementerian Pertanian ( Kementan) makin optimis Integritas Anti Korupsi semakin bertumbuh di lingkungan kerjanya.

 

Seperti yang diungkapkan oleh Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan Siahaan yang ditemui Sinar Tani saat Workshop Tunas, Sistem dan Komite Integritas Lingkungan Kementan, Jakarta (28/6).

 

Menurutnya, beragam langkah pencegahan sudah dan akan selalu dilakukan pihaknya sebagai pengawas internal.

 

Hasilnya, berdasarkan data dari Transparansi Internasional (TI) tahun 2015, Kementan berada di posisi terbawah dari seluruh Kementerian/lembaga dalam hal suap menyuap.

 

Buah kesuksesan ini menjadi sinyal positif bagi seluruh stakeholder bahwa Kementan yang saat ini sedang melaksanakan budaya pengendalian.

Budaya tersebut dikenal sebagai lingkungan pengendalian, satu dari lima unsur Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP).

 

Tiga subunsur utama dan pertama dari lingkungan pengendalian ini memegang tiga peran penting yaitu, penegakan integritas, komitmen terhadap kompetensi, dan kepemimpinan yang kondusif. Tiga subunsur tersebut kini sedang dimainkan secara konsisten oleh Mentan Amran Sulaiman.

 

"Ditambah dengan upaya membangun Itjen yang efektif, maka upaya membangun SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, akan menciptakan budaya kendali bagi setiap pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan pokoknya, sebagai bagian dari pencapaian kedaulatan pangan," ujar Justan.

 

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengapresiasi langkah dan pencapaian Itjen Kementan ini karena salah satu tujuan utama dari penumbuhan integritas adalah pencegahan pelaku tindak pidana korupsi di kementerian terkait.

 

"Hal tersebut menjadi penunjang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara, karena beberapa persoalan seperti sejauh mana korupsi terjadi di level pemimpin politik di tingkat nasional, lokal, hingga PNS, politisi dan bea cukai menjadi acuan penelitian IPK," ungkapnya.

 

Indonesia pada tahun 2015 meraih skor IPK 36 dari rentang 0-100 dan menduduki peringkat 88 dari 168 negara yang diukur. Hasil ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya, di mana Indonesia hanya meraih skor 34 dan bertengger di peringkat 107 dari 175 negara yang diukur. "Hingga tahun 2019 mendatang, Indonesia menargetkan mencapai skor 50," tegas Saut. Gsh

Editor : Ahmad Soim