• Search
  • Menu
Read Detail

Kementan Tenang dengan Satgas Anti Korupsi

14:38 WIB | Tuesday, 28-June-2016

Agar proses lelang bisa tepat waktu, lebih bermanfaat buat petani dan pertanian, serta aman bagi penyelenggara lelang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membentuk Satgas Anti Korupsi dengan melibatkan berbagai unsur.

 

Pembentukan Satgas Anti Korupsi itu disebut Mentan sebagai langkah memperkecil pergerakan dan perilaku koruptif di lingkungan kerja, melalui pemberlakukan preventif (pencegahan) dalam segala hal termasuk dalam pengadaan program/kegiatan.

 

“Lebih baik melakukan tindakan preventif daripada represif, agar tidak terjadi kembali terasangkut peristiwa korupsi, termasuk setelah habis masa jabatan,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman pada  Workshop Tunas, Sistem dan Komite Integritas Lingkup Kementerian Pertanian.

 

"Setiap ada lelang besar kita selalu melibatkan komponen KPK, Bareskrim serta Kejaksaan yang tergabung dalam satgas Anti Korupsi," ungkapnya.

 

Satgas ini diikutkan dalam meneliti proses lelang sedari awal sehingga bisa dilihat adakah kekurangannya atau celah untuk tindakan korupsi.

 

"Semua sektor dimonitor termasuk alsintan. Pokoknya yang melewati sistem pelelangan," ungkapnya.

 

Sistem kerja seperti ini diakui Mentan sudah mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan sistem terdahulu. "Di pupuk misalnya, selalu dioplos dan ada yang kena sebanyak 40 orang kemudian dipidanakan. Sekarang hampir tidak ada lagi," jelasnya.

 

Diakui oleh Mentan, penguasa Anggaran dan pengadaan menjadi lebih tenang dengan digandengnya KPK dalam kegiatan lelang. "Dahulu, mereka tidak akan melakukan kegiatan lelang jika salah satu prosedur dilewati," tuturnya.

 

Mengenai sistem penunjukan langsung dalam pengadaan sarana, Mentan menjelaskan khusus untuk tanaman semusim diperbolehkan. "Hari ini butuh, hari ini ada. E-katalog pun sudah ada. Kita langsung pesan ke pabriknya, harga yang didapatkan pun jauh lebih murah," tuturnya

 

Dibandingkan dengan sistem tender di tahun-tahun sebelumnya, sistem penunjukan langsung seperti ini sangat dibutuhkan oleh petani.

 

"Jika sebelumnya, anggaran turun di bulan Januari, kemudian dilakukan tender selama 4 bulan untuk pupuk. Sedangkan waktu tersebut, petani sudah beres panen," geramnya.

 

Belum lagi hasil penelitian dari Balitbang Pertanian yang menunjukkan jika satu minggu terlambat maka produksi turun 1 ton. "Jika misalnya rerata 5 juta ton produksi dikalikan dengan ongkos produksi Rp 4juta maka kerugian yang diderita bisa mencapai Rp 20 T hanya karena pupuk yang datang terlambat," tegasnya.

 

Mentan pun berharap dengan berbagai kegiatan, sarana, dan kerjasama dengan KPK, tidak ada lagi pejabat maupun penyelenggara negara dalam lingkup Kementan yang tersangkut korupsi. Gsh

Editor : Ahmad Soim