• Search
  • Menu
Read Detail

DPR Ganti UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

08:59 WIB | Thursday, 23-June-2016

Rancangan undang-undang (RUU) Badan Karantina Nasional akhirnya rampung dan akan segera dibahas DPR RI di tingkat Badan Legislasi. Kementerian Pertanian sudah menyetujui draf RUU yang diajukan DPR RI kepada Presiden Jokowi dengan penambahan substansi agar pelaksanaan analisis resiko media pembawa hama penyakit dapat ditentukan tingkat penyembuhannya yang layak.

 

RUU Badan Karantina Nasional adalah revisi dari UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang memang perlu diperbaiki karena perkembangan teknologi dan administrasi perkarantinaan dunia.

 

Komisi IV DPR RI memastikan nantinya Indonesia akan memiliki badan atau lembaga baru yaitu Badan Karantina Nasional.  Badan Karantina Nasional tersebut nantinya akan menaungi Badan Karantina yang saat ini berada di bawah Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

 Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,  Daniel Johan mengatakan  RUU ini akan menjadi pengganti dari Undang-Undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina yang dinilai belum mampu memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan karantina nasional secara komprehensif.

 

Sehingga, penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dilaksanakan dalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, mendiskriminasi dan kelestarian.

 

"RUU ini mencakup pengaturan pemasukan, pengeluaran dan transit Media Pembawa, Pangan/Pakan, PRG, agenda Hayati, Jenis Asing Invasi, Tumbuhan dan Satwa Liar”, jelas Daniel, Rabu (22/6).

 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, selaku perwakilan dari pemerintah mengatakan, telah menyetujui RUU yang telah disusun.

 

“Pemerintah menyetujui RUU karantina ini. Namun pemerintah bermaksud mengusulkan beberapa penambahan seperti substansi dalam RUU agar pelaksanaan analisis resiko media pembawa hama penyakit dapat ditentukan tingkat penyembuhannya yang layak,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat membuka paparannya.

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) pun mengapresiasi hadirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) karantina hewan, ikan dan tumbuhan ini.

Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja menilai RUU Karantina dapat menjadi senjata pemerintah dalam mewaspadai ekspor impor hewan, ikan, dan tumbuhan yang memiliki bibit berbahaya.

 

Sjarief juga menambahkan, karantina di negara-negara lain sudah mulai di terapkan dengan ketat. Beliau pun mencontohkan, dengan tidak adanya uji lolos karantina, tiba-tiba ada indukan udang yang membawa virus berbahaya. Hasilnya, udang itu masuk tapi membuat seluruh udang bukannya berkembang tetapi mati semua.

 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mendaulat lima kementerian terkait perancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Nantinya RUU tersebut berkontribusi besar dalam pembentukkan lembaga non-kementerian yakni, Badan Karantina Nasional (BKN). Dimana badan tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan begitu, kementerian terkait hanya akan menangani hal-hal teknis saja, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih penanganan karantina di lapangan. Gsh

 

Editor : Ahmad Soim