• Search
  • Menu
Read Detail

Cegah Korupsi dengan Menumbuhkan Tunas Integritas

11:02 WIB | Monday, 09-May-2016

Godaan korupsi bisa menghinggapi siapa saja terutama aparatur sipil negara. Satu-satunya cara mencegah adalah dengan menumbuhkan tunas integritas untuk menjadi pemimpin di masa depan.

 

Di era modern, tindakan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dan berefek ketagihan.  Karena itu penumbuhan integritas dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan hingga calon-calon pegawai aparatur negara. "Integritas tidak akan bisa terjadi tanpa adanya pimpinan yang berintegritas," tegas perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Chaerulloh.

 

Integritas tersebut dimulai dari diri sendiri kemudian menjadi role model dan tunas-tunas integritas di setiap lini. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang harus memiliki nilai-nilai kesederhanaan (S), integritas (I), dan profesional (P). Jiwa SIP akan membantu tunas-tunas integritas tumbuh subur. 

 

Kesederhanaan pun harus dimulai dari pola hidup yang sesuai kebutuhan, bersikap dermawan, hati-hati, dan membudayakan menabung. Kehidupan sederhana dan sejahtera akan menangkal godaan untuk melakukan korupsi.

 

Berbagai sistem pun sudah dibuat oleh lembaga agar mencegah korupsi tumbuh dan berjamur. "Paling penting adalah menumbuhkan integritas anti korupsi di dalam diri manusia, tak terkecuali aparatur sipil negara," tambahnya.

 

Program Pembinaan

 

Munculnya korupsi disebabkan adanya niat dan kesempatan. Kementerian Pertanian  pun mencegah dan mengendalikan keduanya melalui berbagai cara. "Niat korupsi kita cegah dengan pembinaan komitmen anti korupsi dan kesempatan korupsi diperkecil dengan sistem pengendali internal," tutur  mantan Irjen Kementan yang menjadi pelopor pencegahan korupsi, R. Azis Hidayat.

 

Menurut Azis, Kementerian Pertanian tergolong kementerian yang sangat peduli dalam pencegahan korupsi. Upaya tersebut dilakukan sejak tahun 2009. Saat itu bernama pembinaan THD kemudian menjadi KAK yakni Komitmen Anti Korupsi.

 

Di tahun 2016 ini, pembinaan anti korupsi diberi nama PERMAK (Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi). Sesuai istilahnya memperbaiki yang tidak baik menjadi baik. "Begitupula harapan adanya pembinaan ini bisa memperbaiki apa yang tidak baik menjadi baik," ungkap Azis.

 

Kementan pun menyasar dan memotivasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) agar mampu menumbuhkan semangat dan idealisme mencegah korupsi.

 

Kendali Internal

 

Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan Siahaan mengatakan memaparkan inti dari kegiatan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (PERMAK) adalah revolusi bagi aparatur negara agar bisa berlaku jujur. "Karena aparatur yang tidak jujur akan menjadi penghancur pemerintahan," tegasnya.

 

Justan menyatakan, terdapat 11 unsur pengendalian anti korupsi, yang pertama dan terpenting adalah komitmen terhadap penerapan integritas dan etika. "Curang dan mencurangi adalah bukti integritas anda terusik," jelasnya. Karena itu Inspektorat Jenderal berupaya menjaga tunas muda dan ikut membesarkan mereka agar tidak berlaku curang.

 

Untuk pengendalian dan pencegahan korupsi di lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mulai merealisasikan ketat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Aturan ini sebenarnya sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. "SPIP ini melekat kuat pada setiap kegiatan dan program yang dibuat. Kami juga tengah menyederhanakan definisi kegiatan pokok di masing-masing,” katanya.

 

Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

 

Pengendalian internal akan melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantas korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan lainnya. Yang membedakan sistem pengendalian intern ini adalah mekanisme pengendaliannya yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan. Gsh/Yul

 

Pakar Hukum UI, Ganjar Laksmana Bonaprapta: Jangan Main-main dengan Korupsi

 

Pembentukan mental yang bersih dari korupsi harus dimulai sedari dini. Di lingkungan pemerintahan, calon PNS harus mulai dididik agar tidak bermain-main dengan korupsi. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonaprapta pembekalan mengenai hukum atas perilaku korupsi wajib diberikan kepada PNS ataupun calon PNS.

 

"Mereka harus paham apa itu korupsi, bagaimana itu perilaku korupsi dan apa hukum yang bisa mengikat mereka jika melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya ketika ditemui Sinar Tani dalam acara Gerakan Permak (Gerakan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi) di lingkungan Kementerian Pertanian, beberapa waktu lalu.

 

Menurut Ganjar, tak ada orang yang merasakan menjadi korban secara langsung. Padahal efeknya luas, apalagi dilakukan secara berorganisasi. Karena itu meski korupsi tidak terlihat kasat mata, korupsi sudah termasuk kejahatan luar biasa dan mempunyai efek seperti narkoba. "Hukumnya pun tidak ada perbedaan bagi pelaku korupsi, pembantu korupsi hingga percobaan korupsi. Sama-sama diganjar dengan pasal pidana korupsi," ungkapnya.

 

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Menurut KUHP lain yang ditulis Soenarto Soerodibroto (edisi 2011) menyebutkan apabila PNS atau perseorangan yang membantu tindak korupsi bisa dijerat dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan memberikan sesuatu atau janji kepada penyelenggara negara dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

 

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh PNS maupun CPNS pun mendapatkan sanksi yang lebih berat. Berdasarkan Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Penyelenggara Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) No. 5 Tahun 2014, jika Pegawai Negeri Sipil terlibat KKN dan penyalahgunaan wewenang dan terbukti akan mendapat sanksi bahkan sampai pemecatan. UU ASN ini tegas dalam hal korupsi. Karenanya, PNS jangan pernah berusaha menerobos aturan untuk kepentingan tertentu. Gsh/Yul

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto