• Search
  • Menu
Read Detail

Kepala BPPSDMP: Petani Harus Dapat Perlindungan

18:59 WIB | Tuesday, 05-April-2016

Sebagai produsen pangan, petani harus mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan. Apalagi petani telah berkontribusi nyata dalam pembangunan pertanian dan penggerakan perekonomian di pedesaan.

 

Demikian penegasan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Pending Dadih Permana saat menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di Mataram, beberapa waktu lalu.

 

Pending menyampaikan, kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013. Selain itu untuk mempercepat penyampaian informasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan bagi pemangku kepentingan.

 

“Terbitnya UU No. 19 Tahun 2013 karena UU yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan secara jelas, tegas dan lengkap. Akibatnya, kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan pelaksana usaha,” tuturnya.

 

Pending menganggap, petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang. Sebab, hal itu sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. “Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Pending menjelaskan, perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan petani yang lebih baik.

 

Selain itu, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga. Juga penyediaan prasarana dan sarana pertanian untuk mengembangkan usaha tani serta menumbuhkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

 

Tingkatkan Kapasitas Petani

 

Dengana adanya UU perlindungan petani, Pending berharap dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

 

Dalam kesempatan ini, Pending menuturkan, bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani. Di antaranya, pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan kebutuhan konsumsi di dalam negeri, penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu.

 

Selain itu harga terjangkau bagi petani, dan subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian, serta penetapan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean.

 

Bentuk kebijakan lainnya yakni penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Pemerintah juga memberikan fasilitasi asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim dan juga jenis risiko lain yang ditetapkan Menteri Pertanian.

 

 “Bentuk kebijakannya pun yakni memberikan bantuan ganti rugi juga untuk gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara,” kata Pending. Yul/BPPSDMP

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066