• Search
  • Menu
Read Detail

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muladno: Mempercepat Terbentuknya Soliditas SPR

04:38 WIB | Saturday, 12-March-2016
Muladno

Muladno

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mulai tahun ini menumbuhkan 50 Sekolah Peternak Rakyat (SPR) di seluruh Indonesia. Dalam empat tahun, seluruh SPR itu diharapkan sudah menjadi  CV atau Perseroan Terbatas (PT) yang beromset miliaran rupiah. Berikut ini wawancara Tabloid Sinar Tani dengan Dirjen PKH Muladno di Subang, Jawa Barat.

 

 

 

Berapa banyak SPR yang dikembangkan pada tahun ini?

 

Sekolah Peternak Rakyat (SPR) yang kita kembangakan dengan dana APBN pada tahun ini sebanyak 50 SPR. Selain itu ada 5 SPR yang kita kembangkan dengan dana non APBN. Jadi totalnya ada 55 unit SPR. Yang non APBN itu maksudnya adalah SPR yang sejak awal dibina Institut Pertanian Bogor (IPB) aparat kabupaten. Hal ini kita lakukan, karena anggaran kita hanya cukup untuk mengembangkan 50 SPR, kalau jumlah dananya banyak akan kita cover semua pakai APBN.

 

55 SPR itu tersebar di  40 kabupaten lebih yang mencakup  17 propinsi di Indonesia.

 

 

 

Apa strategisnya pengembangan SPR ini dalam upaya pencapaian swasembada daging sapi?

 

SPR ini hanya salah satu cara. Cara berikutnya untuk swasembada daging sapi adalah mendatangkan indukan yang dipercepat. Indukan itu untuk mempercapat terwujudnya swasembada daging. Tapi kita tidak bisa lagi membiarkan peternak kecil-kecil dalam mencapai swasembada ini. Melalui SPR ini, sistem bisnisnya kita mulai kembangkan. Beternak sapi  harus berjamaah. Bagaimana sekarang membuat jamaahnya  solid, militan, dan  punya semangat luar biasa. Membuat kelompok ternak yang seperti itu yang sedang kita upayakan.

 

 

 

Dengan hadirnya penyuluh akan membantu percepatan terbentuknya soliditas kelompok peternak di SPR?

 

Bantuan SDM tenaga penyuluh dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yang saya yakin  keragaman pengetahuannya  tinggi , keinginan saya akan mempercepat terbentuknyasoliditas jamaah. Imamnya (manajer SPR dan Ketua Gugus Peternak Pemilik Ternak) itu diperkuat dengan strategi non teknis dalam mengelola SPR dan makmumnya (para peternak) diperkuat kemampuan teknisnya. Kita kerjasamakan pemberdayaan ini dengan tim penyuluh yang ada di Pak Dadih (Kepala Badan PPSDM Pertanian). Bagaimana mensegmentasi, menspesifikasi penyuluh untuk keperluan pemberdayaan itu. Kami dari Ditjen Peternakan tak punya kemampuan itu.

 

 

 

Mengapa programnya kemandirian SPR perlu waktu 4 tahun?

 

Mengapa 4 tahun, kami sadar betul, nggak mungkin merubah meraka hanya dengan satu tahun. Agar mereka mau berubah, kami kasih permen, kasih dana Rp 800 juta untuk menambah fasilitas. Kalau jumlah sapinya,  biarkan tergantung indukannya, suruh indukannya beranak terus, nanti jumlah sapinya akan bertambah.

 

 

 

Berapa banyak populasi ternak sapi yang bisa dikelola satu SPR?

 

Satu SPR dengan wilayah dua kecamatan di Subang ada yang mengelola 2000 ekor sapi. SPR itu memiliki jangkauan wilayah 120 km2, sekitar 20 km dari ujung ke ujung. Nggak masalah.

 

Satu SPR bisa mengelola berapa jumlah sapi itu tergantung jumlah peternak dan potensi pakan. Nanti SPR akan menghitung, sawah padi di wilayahnya ada berapa ha, limbahnya berapa, lalu bisa diputuskan oleh SPR berapa maksimal indukan yang bisa dikelolanya, nggak boleh lebih. Dengan begitu akan  ada proses seleksi, pelan pelan akan terjadi perbaikan mutu genetic. Kalau untuk swasembada swasembada itu dari  jantan yang dipotong.

 

 

 

Pada akhirnya SPR tersebut akan menjadi CV atau PT?

 

Saya menganjurkan mereka, apapun bentuknya, boleh  perusahaan  dan yang penting mereka berjamaah.  Makmumnya adalah pemilik saham. Kalau koperasi kan kadang alergi.  Kalau CV,  bisa dimiliki banyak orang.

 

 

 

Dari mana ide pengembangan SPR ini?

 

Saya tidak meniru mana mana. Ini penjiwaan sendiri, saya jadi nara sumber 12 tahun, kok nasib peternak masih kayak begitu, ternyata mereka punya sedikit sapi dan kerja sendiri. Akhirnya dengan pedagang dimainkan, dengan berjamaah, harapan nanti  ada satu saja  middle man. Sekarang rantai pemasaran sapi terlibat banyak orang dan rantainya panjang. Jadi dalam SPR, middle man cukup satu langsung ke pembeli. Middle man harus dikendalikan dan ternyata harus ada.  Middle man itu tidak  dibebani produksinya, tapi dia mencari network.

 

 

 

Apakah dengan SPR ini harga daging sapi bisa turun?

 

Kalau ini saja, masih berat untuk membuat harga turun, ini harus kerja sama dengan industri, mulai dari pembiakan, penggemukan,  sampai Rumah Potong Hewan (RPH), satu rangaian kuat, baru harga bisa turun, harus ada soliditas di semua titik titik itu,  nggak boleh ada yang penggiat. Pemerintah harus mengawal, kolaborasi vertical integrasi, pemerintah hadir di situ supaya harga tidak dimainkan dengan yang besar besar.

 

Mereka para SPR, akan kerjasama dengan feetlotter,  kami akan back up,  pemerintah backup yang kecil kecil asal mereka mau berjamaah. Som

 

 

 

Editor : Ahmad Soim