• Search
  • Menu
Read Detail

Stimulasi Anggaran untuk Suksesnya Upsus

09:46 WIB | Wednesday, 08-April-2015

Jika pada pemerintahan sebelumnya anggaran menjadi persoalan dalam upaya peningkatan produksi pangan, maka kini seharusnya tak lagi menjadi satu alasan. Apalagi pemerintah Joko Widodo menggelontorkan anggaran sangat besar untuk mengejar target swasembada pangan.

 

Upaya meningkatkan produksi (swasembada) sudah dimulai pada tahun 2014 dengan dana kontingensi 2014. Ketika memasuki tahun 2015, dilanjutkan dengan dana refocusing APBN dan dana APBN-P Kementerian Pertanian 2015. Untuk dana refocusing sudah dimulai sejak Januari 2015, sedangkan APBN-P baru pada April 2015.

 

“Dana refocusing ada Rp 15,9 triliun, sedangkan APBN-P Rp 16,9 triliun. Jadi totalnya adalah Rp 32,8 triliun,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Upaya Khusus (Upsus) Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis APBN-P 2015 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Komoditas utama yang menjadi target utama pemerintah saat ini ada tiga komoditi, yakni: padi, jagung dan kedelai. Ketiga komoditas tujuan akhirnya adalah mencapai swasembada. Untuk komoditas gula, daging sapi, cabai merah, dan bawang merah memang menjadi komoditas Upsus, tapi tidak masuk ke dalam ranah swasembada,  tetapi wajib meningkatkan produksinya.

 

Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai Upsus dari dana APBN-P yakni, rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk areal pertanaman seluas 1,1 juta ha, optimasi lahan seluas 530 ribu ha, pengadaan benih padi dan jagung untuk areal pertanaman seluas 3,6 juta ha. System of Rice Intensification (SRI) seluas 200 ribu ha, pengembangan 1.000 desa mandiri benih, bantuan pupuk untuk areal pertanaman seluas 3,6 juta ha, perluasan areal pertanaman dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) kedelai seluas 300 ribu ha, dan bantuan alsintan sebanyak 41 ribu unit.

 

“Sampai kini sudah ada 30 ribu traktor didistribusikan ke Gapoktan. Bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani sekarang merupakan bantuan terbesar dan tercepat dalam sejarah pertanian Indonesia,” kata Amran.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono saat menutup Rakernas Upsus 2015 menekankan pentingnya aparat Kementerian Pertanian menunjukkan  kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Tahun ini melalui APBN-P sektor pertanian mendapatkan tambahan anggaran Rp 16,7 triliun, disalurkan pula  dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 4 triliun.

 

“Dengan adanya penggelontoran dana tersebut konsekwensinya kita harus bekerja  keras untuk bisa mencapai target-target dalam jangka pendek. Semua itu merupakan ujian bersama,” kata Sekjen Kementan.

 

Karena itu Hari meminta agar percepatan Upsus tidak dilaksanakan dengan pola yang selama ini biasa berjalan yakni serapan anggaran baru tercapai pada Oktober-November. “Kalau pola itu yang dijalankan dipastikan sasaran yang ditetapkan tidak akan tercapai,” katanya.

 

Dana dari APBN-P 2015 menurut Hari, harus dapat digunakan semaksimal mungkin  untuk mendukung pencapaian produksi padi yang tinggi di musim gadu pada Juli mendatang. Sekaligus sebagai kompensasi menutupi kekurangan produksi di musim hujan lalu. “Peluang kita untuk memperoleh produksi yang tinggi semakin sempit.  Kita menaruh harapan besar di musim gadu mendatang,” tuturnya.

 

Kerja Estafet

 

Hari meminta aparatnya tidak coba-coba mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan sasaran program, serta melakukan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. “Harus diingat bahwa Kita sangat dekat dengan persoalan hukum. Karena itu hindari melakukan kegiatan yang berpotensi KKN,” ujarnya.

 

Saat ini Kementerian Pertanian sendiri telah menjalin kerjasama dengan banyak pihak seperti dengan TNI AD dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kerja sama tersebut hendaknya didukung kekompakan kerja pelaksana di lapangan sehingga efektivitasnya tercapai. “Ketidakharmonisan antar SKPD tidak boleh ada. Disharmoni antara aparat intern seperti antar dinas terkait dengan petugas Bakorluh/Bapeluh juga harus dihilangkan,” ujar Hari.

 

Sekjen menegaskan, prinsip kerja estafet harus dilakukan segenap aparat di lapangan, karena upaya mengejar produksi tinggi bukan hanya terpaku pada tahun 2015 tetapi juga di tahun 2016 hingga 2017. Apa yang akan dikerjakan tahun 2016 hendaknya sudah dirancang dari tahun 2015. “Kalau kinerja kita di tahun 2015 mencapai sasaran, maka kepercayaan pemerintah akan meningkat dan pendanaan bisa lebih besar lagi terhadap sektor pertanian,” katanya. Cla/Ira/Yul

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Julianto